KENZIRONEWS.COM TEHERAN – Operasi militer Amerika Serikat bertajuk “Project Freedom” yang dibentuk Presiden Donald Trump dilaporkan gagal membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Operasi yang bertujuan mengawal kapal-kapal dagang itu bahkan hanya bertahan kurang dari 48 jam sebelum akhirnya dihentikan.
Laporan sejumlah media internasional menyebutkan, dari sekitar 1.600 kapal yang terjebak di kawasan tersebut, hanya dua kapal yang berhasil melintas dengan pengawalan militer AS. Kondisi itu membuat ribuan pelaut dan perusahaan pelayaran masih terjebak di tengah ketegangan kawasan Teluk.
Menurut laporan NBC News, penghentian operasi terjadi setelah sejumlah negara Teluk, terutama Arab Saudi, dikabarkan tidak memberikan dukungan penuh terhadap langkah Washington. Riyadh disebut kecewa karena tidak dilibatkan dalam koordinasi operasi militer tersebut dan akhirnya menolak penggunaan Pangkalan Prince Sultan oleh militer AS.
Situasi keamanan di Selat Hormuz juga belum menunjukkan tanda-tanda stabil meski gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah diumumkan sejak 8 April lalu. Serangan drone dan rudal dilaporkan masih terjadi di sekitar jalur pelayaran strategis tersebut.
Direktur Eksekutif Port of Los Angeles, Gene Seroka, mengatakan perusahaan pelayaran internasional masih enggan melewati Selat Hormuz karena risiko keamanan yang sangat tinggi. Menurutnya, hanya kesepakatan damai permanen yang dapat mengembalikan kepercayaan industri pelayaran global.
“Tidak ada hal lain selain perjanjian damai yang benar-benar terbukti yang bisa memulihkan kepercayaan perusahaan pelayaran,” ujarnya seperti dikutip CNN.
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia. Dalam kondisi normal, sekitar 120 kapal melintas setiap hari dan membawa hampir 20 persen pasokan minyak global. Ketegangan berkepanjangan di kawasan itu dikhawatirkan dapat memicu gangguan besar terhadap distribusi energi dunia serta meningkatkan harga minyak internasional.

